Harusnya BG Buktikan Sangkaan KPK di Persidangan Umum, Bukan di Sidang Praperadilan

ber1ta.com, JAKARTA  – Mantan Jaksa, Ferdinand Andi Lohlo menganggap saat ini masih banyak masyarakat yang keliru dengan konsep praperadilan.

Padahal, kata dia, praperadilan itu merupakan wewenang khusus dan limitatif Pengadilan Negeri untuk mendengar dan memutuskan, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penyidikan, penuntutan, dan mekanisme yang dapat ditempuh untuk meminta ganti rugi atau rehabilitasi.

“Proses praperadilan itu sendiri proses yang sangat sederhana, jadi jangan dipolitisasi dan dibuat rumit, seolah-olah besarannya sama dengan persidangan yang membahas pokok perkara,” ujarnya dalam diskusi di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2015).

Hal itu ia paparkan menyusul adanya gugatan prapedalian yang ditempuh kubu Komjen Budi Gunawan terkait penetapan tersangkanya oleh KPK.

Menurut Dosen Kriminologi Universitas Indonesia itu, harusnya kubu Budi Gunawan membuktikan sangkaan KPK di persidangan umum. Bukan dalam sidang praperadilan.

“Sekarang kita melihat ada pihak yang mencoba untuk secara kreatif menguji hal tersebut, seharusnya hal itu dapat dilakukan di luar mekanisme praperadilan, melainkan dalam mekanisme persidangan umum,” ujarnya.

Senada itu, Dosen FH UI, Ganjar Laksmana Bonaprapta menilai dalam praktik dapat dilihat bahwa Pasal 77 KUHAP tidak memungkinkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
Tapi memang ada sedikit celah dalam Pasal 95 KUHAP, yang mengatur secara spesifik ganti rugi dan rehabilitasi.

Harusnya BG Buktikan Sangkaan KPK di Persidangan Umum, Bukan di Sidang Praperadilan | Claudia | 4.5

Leave a Reply

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better