Saran Seskab Agar Presiden Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan Langgar Konstitusi

Saran Seskab Agar Presiden Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan Langgar Konstitusi

KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZES

Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES 

ber1ta.com, JAKARTA – Pro-kontra pengangkatan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri terus terjadi. Presiden Jokowi dan Budi Gunawan dinilai sama-sama mempunyai hak konstitusi di dalam pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh UUD 1945

“Yang telah menghalang-halangi pelantikam Budi Gunawan sebagai Kapolri artinya mereka sudah melakukan pelanggaran hak konstitusional Jokowi sebagai presiden dan Budi Gunawan yang sudah di setujui oleh DPR untuk menjabat Kapolri yang sudah melalui tahapan sesuai hukum dan UU yang berlaku,” kata Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemeritahan Indonesia Marrie Andi Muhamadiyah, dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (9/2/2015).

Lebih lanjut dirinya juga menyayangkan pernyataan salah satu Tim 9 yaitu Syafii Maarif. Menurutnya, sebagai seorang yang sudah kenyang makan garam tentang hak konstitusi, seharusnya memberi masukan kepada Presiden untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Bahwa Jokowi dan Budi Gunawan wajib taat serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Serta berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Juga wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik,” tambahnya.

Marrie menambahkan, terkait usulan Menseskab Andi Widjoyanto kepada Presiden Jokowi yang meminta Budi Gunawan mundur tidak ada bedanya dengan Syafii Maarif. Menurutnya hal itu telah melanggar hak dan kewajiban secara konstitusional yang dimiliki Jokowi dan Budi Gunawan.

“Karena itu pernyataan Menseskab sebagai pembantu presiden justru terkesan ada agenda ingin mengkudeta Jokowi, sebagai presiden karena tidak menjalankan kewajiban konstitusinya sesuai UUD 1945,” katanya.

Diketahui, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945 UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukan nya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Saran Seskab Agar Presiden Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan Langgar Konstitusi | Claudia | 4.5

Leave a Reply

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better