Sebuah Catatan Evaluasi dan Alternatif Solusi Konflik KPK-Polri

Sebuah Catatan Evaluasi dan Alternatif Solusi Konflik KPK-Polri

KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZES

Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES 

Tribunnews.com, Jakarta – Tiga Pekan sudah konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri berlangsung. Alih-alih ada tanda-tanda penyelesaian, konflik dua institusi penegak hukum itu justru semakin melebar dan tak tentu arah.

Suka tidak suka, harus disebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kondisi tersebut.

Said Salahudin, Pemerhati Politik dan Kenegaraan dan Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) melihat ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Presiden.

Pertama, Presiden tetap mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal sebelumnya Presiden telah menerima catatan dari KPK tentang dugaan keterlibatan Budi Gunawan dalam kasus rekening gendut dan penerimaan gratifikasi. Bahkan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap Budi Gunawan, Presiden tetap kukuh mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR.

“Apabila pada saat itu Presiden memperhatikan masukan KPK dan tanggap terhadap munculnya resistensi publik atas pencalonan Budi Gunawan, maka niscaya masalahnya tidak akan serumit sekarang. Presiden pada saat itu sebetulnya punya kesempatan untuk menganulir pencalonan Budi Gunawan, tetapi hal itu ternyata tidak dilakukannya,” jelas Said Salahudin, kepada Tribunnews.com, Senin (9/2/2015).

Kesalahan kedua, Presiden terlalu cepat memberhentikan Sutarman sebagai Kapolri, padahal disisi yang lain Presiden belum berkehendak untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru pasca DPR memberikan persetujuan. Akibatnya, dalam institusi kepolisian terjadi ketidakjelasan kepemimpinan.

Betul, kata dia, ada Wakapolri Komjen Pol Badrotin Haiti yang ditunjuk oleh Presiden sebagai pelaksana tugas Kapolri. Tetapi Badrotin juga sadar bahwa posisi Budi Gunawan jauh lebih kuat daripada dirinya. Sebab, secara ketatanegaraan Budi Gunawan sudah resmi diusulkan dan disetujui menjadi Kapolri oleh dua institusi negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat bernama Presiden dan DPR, sedangkan Badrotin hanyalah pelaksana tugas Kapolri.

Sebuah Catatan Evaluasi dan Alternatif Solusi Konflik KPK-Polri | Claudia | 4.5

Leave a Reply

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better